SEJARAH
Sebagaimana dengan wilayah lain di
Nusantara, masa-masa awal kehidupan bermasyarakat di Bali dikelompokkan sebagai
jaman pra sejarah. Pada masa pra sejarah ini tidak ditemukan catatan-catatan
yang menggambarkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi acuan adalah
temuan berbagai peralatan yang dipergunakan sebagai sarana menopang
kelangsungan hidup manusia Bali ketika itu.
Dari berbagai temuan masa pra
sejarah itu, jaman pra sejarah Bali - sebagaimana dengan kebanyakan wilayah
lain - meliputi tiga babak tingkatan budaya. Lapis pertama adalah masa
kehidupan yang bertumpu pada budaya berburu. Secara alamiah, berburu adalah
cara mempertahankan kelangsungan hidup yang amat jelas dan mudah dilakukan.
Dengan alat-alat sederhana dari bahan batu, yang peninggalannya ditemukan di
daerah Sembiran di Bali utara dan wilayah Batur, manusia Bali diperkirakan
mampu bertahan hidup. Peninggalan peralatan sejenis yang lebih baik, dengan
menggunakan bahan tulang, ditemukan pula di gua Selonding di daerah Bulit, Badung
Selatan. Ini menunjukkan bahwa masa berburu melewati masa cukup panjang
disertai dengan peningkatan pola pikir yang makin baik.
Masih berdasar pada temuan
benda-benda purbakala, tergambar bahwa Bali mulai meninggalkan masa berburu dan
masuk pada masa bercocok tanam. Kendati sudah memasuki tatanan hidup yang lebih
terpola pada masa bertanam, kelompok manusia Bali pada masa itu dipastikan
hidup secara berpindah. Berbagai peninggalan sejenis ditemukan sebagai temuan
lepas di berbagai wilayah Bali barat, Bali utara, dan Bali selatan. Tatatan
hidup dengan permukiman diyakini sebagai peralihan tatanan hidup manusia Bali
dari jaman pra sejarah ke jaman sejarah. Peninggalan purbakala berupa nekara perunggu
dan berbagai barang dari bahan logam di daerah Pejeng Gianyar, membuktikan
bahwa kala itu telah terbentuk tatanan masyarakat yang lebih terstruktur.
Berbarengan dengan peralihan jaman
pra sejarah ke jaman sejarah, pengaruh Hindu dari India yang masuk ke Indonesia
diperkirakan memberi dorongan kuat pada lompatan budaya di Bali. Masa peralihan
ini, yang lazim disebut sebagai masa Bali Kuno antara abad 8 hingga abad 13,
dengan amat jelas mengalami perubahan lagi akibat pengaruh Majapahit yang
berniat menyatukan Nusantara lewat Sumpah Palapa Gajah Mada di awal abad 13.
Tatanan pemerintahan dan struktur masyarakat mengalami penyesuaian mengikuti
pola pemerintahan Majapahit. Benturan budaya lokal Bali Kuno dan budaya Hindu
Jawa dari Majapahit dalam bentuk penolakan penduduk Bali menimbulkan berbagai
perlawanan di berbagai daerah di Bali. Secara perlahan dan pasti, dengan upaya
penyesuaian dan percampuran kedua belah pihak, Bali berhasil menemukan pola
budaya yang sesuai dengan pola pikir masyarakat dan keadaan alam Bali.
Model penyesuaian ini kiranya yang
kemudian membentuk masyarakat dan budaya Bali yang diwarisi kini menjadi unik
dan khas, menyerap unsur Hindu dan Jawa Majapahit namun kental dengan warna
lokal.
Pola perkembangan budaya Bali di
masa-masa berikutnya, jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan, secara alamiah
mengikuti alur yang sama yaitu menerima pengaruh luar yang lebur ke dalam warna
budaya lokal.
Visi
& Misi
Visi yang hendak dicapai dalam
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali adalah BALI
MANDARA yakni “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”. Dengan
memperhatikan Visi tersebut serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Bali tetap eksis dalam
menghadapi gempuran pengaruh global sebagai akibat dari perkembangan pariwisata
di Bali.
VISI :
Penjabaran makna dari Visi tersebut
:
·
Bali Maju adalah Bali yang dinamis,
Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali
yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan
keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap
“metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan
wisata yang handal, berkharisma dan religious. Bali yang maju adalah Bali yang
modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang
dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat
Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai
masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka.
·
Bali Aman adalah Bali yang “dabdab”
teratur sekala niskala. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi
kebutuhan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia
dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan
dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari
ancaman intervensi virus-virus ideology yang bertentangan dengan Tri Hita Karana
seperti : terorisme, anarkhisme dan virus non traditional threat lainnya yang
mewarnai jaman Kali.
·
Bali Damai adalah Bali yang
diselimuti atmosfir kesejukan lahir batin serta selalu dalam kondisi “tis” dan
kondusif. Bali damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat
Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana
“briyag-briyug, pekedek pakenyem”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme
masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.
·
Bali Sejahtera adalah adalah Bali
yang Sukerta Sekala Niskala, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan,
dan kedamaian.
Misi
1.
Mewujudkan Bali yang Berbudaya,
Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
2.
Mewujudkan Bali yang Aman, Damai,
Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman.
3.
Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan
Sukerta Lahir Batin.
1.
Arah Kebijakan Pembangunan untuk
melaksanakan Misi-1 (‘Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu,Dinamis, Maju,
dan Modern’), meliputi program utama untuk Urusan:
1.
Pendidikan :
1.
Meningkatkan kualitas SDM lahir
bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui Wajib Belajar
12 tahun, serta penguasaan dan penerapan IPTEK
2.
Pembangunan pendidikan bertumpu pada
3 pilar utama; kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas, dan jaminan mutu.
2.
Kesehatan
Meningkatnya kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi penduduk Miskin.
Meningkatnya kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi penduduk Miskin.
3.
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.
Pemberdayaan perempuan berbasis
kemandirian berusaha
2.
Perlindungan anak melalui pencegahan
kekerasan dalam RT dan perdagangan perempuan dan anak.
4.
Kebudayaan
Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional.
Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional.
5.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri Peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.
6.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
1.
Mewujudkan kehidupan politik dan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2.
Mewujudkan profesionalisme aparat
pemerintahan
3.
Memantapkan pelaksanaan otonomi
daerah
7.
Komunikasi dan Informatika
Mewujudkan sistem informasi pemerintahan berbasis TI/komputerisasi.
Mewujudkan sistem informasi pemerintahan berbasis TI/komputerisasi.
8.
Perpustakaan
Meningkatkan kemampuan dan budaya baca terutama di daerah terpencil.
Meningkatkan kemampuan dan budaya baca terutama di daerah terpencil.
9.
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan memotivasi masyarakat utk sadar dan memecahkan masalah yang dihadapi .
Pemberdayaan memotivasi masyarakat utk sadar dan memecahkan masalah yang dihadapi .
10. Statistik
Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan.
Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan.
11. Kearsipan
Meningkatkan kinerja pengelolaan arsip
Meningkatkan kinerja pengelolaan arsip
12. Pemuda dan Olah Raga
1.
Kontribusi pemuda dan lembaga
kepemudaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2.
Meningkatkan prestasi olah raga.
13. Kependudukan dan Catatan Sipil
1.
Penataan persebaran dan mobolitas
penduduk
2.
Peningkatan daya saing penduduk Bali
3.
Pengendalian jumlah dan laju
pertumbuhan penduduk
4.
Menyelenggarakan sistem adm
kependudukan.
2.
Arah Kebijakan Pembangunan untuk
melaksanakan Misi Ke – 2 (‘Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis,
serta Bebas dari Berbagai Ancaman’),meliputi program utama;
1.
Penataan Ruang
1.
Meningkatkan profesionalisme aparat
penataan ruang
2.
Membentukan Tim Pembina dan
Pengendali tata ruang
3.
Penyesuaian rencana tata ruang dan
pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang
4.
Penerapan RTRWP secara konsisten
2.
Perencanaan Pembangunan
Menyelaraskan konsep rencana program dengan instansi terkait, dengan mengacu tata ruang dan lingkungan hidup.
Menyelaraskan konsep rencana program dengan instansi terkait, dengan mengacu tata ruang dan lingkungan hidup.
3.
Lingkungan Hidup
Mengoptimalkan potensi,keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kpd tatanan lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.
Mengoptimalkan potensi,keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kpd tatanan lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.
4.
Kehutanan
Meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis, pengelolaan hutan bersama masyarakat, pengembangan produksi hasil hutan, dan pengendalian peredaran hasil hutan.
Meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis, pengelolaan hutan bersama masyarakat, pengembangan produksi hasil hutan, dan pengendalian peredaran hasil hutan.
5.
Energi dan Sumber Daya Mineral
Melindungi Bali sebagai pulau yang unik yang memiliki kelengkapan ciri geografis dan keterbatasan SDA bawah tanah, menjaga kelestarian dan keberlanjutan pembangunan.
Melindungi Bali sebagai pulau yang unik yang memiliki kelengkapan ciri geografis dan keterbatasan SDA bawah tanah, menjaga kelestarian dan keberlanjutan pembangunan.
6.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
1.
Meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang heterogenitas etnis dan agama
2.
Mengembangkan sistem keamanan yang
berstandar internasional.
7.
Otonomi Daerah , Pem.Umum,
Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.
Memantapkan penegakan hukum
2.
Meningkatkan koordinasi dengan DPRD,
Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM dan Masyarakat luas
3.
Melibatkan masyarakat dan
lembaga-lembaga adat
4.
Meningkatkan kualitas SDM dan
profesionalisme aparat penegak hukum
3.
Arah Kebijakan Pembangunan utk
melaksanakan Misi ke-3 (‘Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir
Bathin’), meliputi program utama:
1.
Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
1.
Mengembangkan ekonomi berkerakyatan
dan berkeadilan
2.
Menetapkan, meningkatkan dan
mengawasi pelaksanaan Upah minimum Kab/Kota
3.
Memantapkan pengembangan koperasi
dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya.
2.
Koperasi dan UKM
1.
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang
tangguh
2.
Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi
dengan meminimalkan resiko kredit modal dan investasi
3.
Perdagangan
Mengembangkan kemitraan pemasaran IKM
Mengembangkan kemitraan pemasaran IKM
4.
Industri
Mengembangkan Industri Kecil & Industri RT
Mengembangkan Industri Kecil & Industri RT
5.
Penanaman Modal
Menciptakan iklim investasi yg kondusif.
Menciptakan iklim investasi yg kondusif.
6.
Pertanian
1.
Mengembangkan pertanian yang tangguh
2.
Memberikan insentip bagi petani,
berupa keringanan pajak, subsidi pupuk, kredit, terutama pada jalur hijau dan
kawasan wisata
3.
Kerjasama penelitian dan
pengembangan budidaya dan pasca panen pertanian
4.
Mensinergikan pembangunan pertanian
dengan pariwisata melalui kerjasama dan kemitraan
7.
Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam memperkokoh Ketahanan Pangan, optimalisasi pengelolaan SDA & SDM Bali, penguatan kelembagaan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam memperkokoh Ketahanan Pangan, optimalisasi pengelolaan SDA & SDM Bali, penguatan kelembagaan
8.
Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan penelitian dan pengelolaan potensi laut, menyediakan fasilitas, sarana & prasarana.
Meningkatkan penelitian dan pengelolaan potensi laut, menyediakan fasilitas, sarana & prasarana.
9.
Pariwisata
Mengembangkan pariwisata kerakyatan, perbaikan infrastruktur, menggali inovasi, demokratisasi usaha pariwisata utk memberdayakan masyarakat lokal, Meningkatkan kualitas pariwisata budaya secara terpadu, menciptakan kondisi yang kondusif, perlindungan dan insentif bagi lembaga dan pelaku pariwisata yg mengabdi pada pelestarian budaya.
Mengembangkan pariwisata kerakyatan, perbaikan infrastruktur, menggali inovasi, demokratisasi usaha pariwisata utk memberdayakan masyarakat lokal, Meningkatkan kualitas pariwisata budaya secara terpadu, menciptakan kondisi yang kondusif, perlindungan dan insentif bagi lembaga dan pelaku pariwisata yg mengabdi pada pelestarian budaya.
10. Pekerjaan Umum
Mengembangkan air baku & irigasi yg memadai.
Mengembangkan air baku & irigasi yg memadai.
11. Perhubungan
Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & komunikasi, terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.
Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & komunikasi, terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.
12. Perumahan
Mengembangkan Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mengefisienkan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, perda Ketinggian bangunan, dan daya dukung lingkungan
Mengembangkan Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mengefisienkan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, perda Ketinggian bangunan, dan daya dukung lingkungan
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan peran pemerintahan desa
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan peran pemerintahan desa
14. Ketransmigrasian
Meningkatkan kualitas SDM transmigran asal Bali.
Meningkatkan kualitas SDM transmigran asal Bali.
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri
Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri
16. Sosial
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial